Home
Sejarah

Sejarah

 

Kemampuan suatu bangsa dalam berinovasi untuk menghasilkan beragam produk dan jasa merupakan kunci utama keberhasilan bangsa tersebut dalam meningkatkan daya saingnya di era global serta pasar bebas dan terbuka. Kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dengan beraneka ragam suku bangsa dan kondisi alam yang berbeda, dapat menjadi pemicu terbentuknya berbagai komunitas atau kelompok individual dengan ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Komunitas tersebut dapat berupa kumpulan masyarakat berbasis pekerjaan, profesi, dan lokasi geografis tertentu. Sebagai contoh adalah komunitas nelayan di pesisir, kumpulan masyarakat berbasis industri seperti komunitas perhotelan, kumpulan masyarakat berbasis kegemaran atau hobi komunitas kuliner, dan komunitas lainnya.

Berpegang pada prinsip belajar sepanjang hayat (life long learning) maka berbagai komunitas yang ada ini senantiasa diharapkan terus meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian dan ketrampilannya dari waktu ke waktu untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar mencapai kehidupan yang lebih baik. Sifat khusus dan heterogen akan sangat membutuhkan sebuah model pendidikan tinggi yang dapat memenuhi kebutuhan beragam komunitas yang dikenal di beberapa negara dengan sebutan Community College.

Community College menawarkan program atau modul praktis yang tidak membutuhkan persyaratan untuk membangun ketrampilan tertentu. Jenis ketrampilan dapat berbasis personal atau social skills, sehingga mampu memotivasi individu atau bahkan memulai suatu usaha yang sesuai dengan potensi individu dan komunitas.

Bentuk lembaga Community College di Indonesia sudah berdiri dan menjamur sejak lama, misalnya Akademi Perbankan yang telah didirikan sejak tahun 1969 atau Lembaga Pendidikan Komputer yang telah berkembang di awal tahun 1980-an. Program satu atau dua tahun ini pada dasarnya diselenggarakan melalui dua pendekatan, yaitu pendidikan formal Diploma-1 (D-1) dan Diploma-2 (D-2) serta non formal seperti pelatihan bersertifikat keahlian.

Pemerintah telah menetapkan kebijakan dan peraturan yang berpihak pada pembentukan lingkungan kondusif bagi pembangunan dan pengembangan Community College di Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Akademi Komunitas (AK). Sebagai acuan legal, Akademi Komunitas (AK) telah ditetapkan sebagai salah bentuk pendidikan tinggi. Mengacu pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, bentuk perguruan tinggi terdiri atas: universitas, institut, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Akademi Komunitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi setingkat D-1 dan/atau D-2 dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu yang berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam upaya mewujudkan ketersediaan pendidikan tinggi di Indonesia yang bermutu dan relevan adalah :

  1. Mengembangkan pendidikan vokasi jangka pendek (D1 dan D2) yang berorientasi pada penyiapan tenaga kerja yang dibutuhkan lapangan kerja di daerah maupun dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
  2. Memperluas akses pendidikan tinggi di daerah dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK). Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah.

Untuk itu, pada tahun 2012 didirikan Perguruan Tinggi Akademi Komunitas (AK) Negeri Bojonegoro. Melalui pendirian AK Negeri diharapkan  selain akan dapat  meningkatkan kemampuan lulusan SLTA/SMK agar bisa mandiri, juga meningkatkan human capital secara nasional. Selain itu, AK juga dimaksudkan agar lulusannya dapat meneruskan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik di universitas maupun politeknik.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi salah satu bentuk perguruan tinggi adalah Akademi Komunitas (AK). Pada tahap awal, pada tahun 2012 mulai dikembangkan AK melalui program studi di luar domisili sebanyak 35 AK di kota/kabupaten se Indonesia. Melalui pendidikan tinggi AK di daerah-daerah, selain akan dapat meningkatkan kemampuan lulusan SLTA/SMK agar bisa mandiri, juga diharapkan dapat meningkatkan human capital secara nasional. Pendidikan tinggi AK juga dimungkinkan lulusannya dapat meneruskan studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi baik di universitas maupun politeknik. Pada periode tahun 2013-2015 akan dilakukan studi kelayakan pendirian AK baru di tingkat kabupaten, mengacu pada target pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Pendidikan Tinggi (RPJP-PT) tahun 2012.

Landasan Hukum Pendirian AK Bojonegoro

  1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32)
  2. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  3. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  4. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 161 / P / 2012 tentang Program studi di luar domisili (PDD).
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  6. Permendiknas No. 44 tahun 2010, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010-2014
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 48 Tahun 2013 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi Komunitas.